Rapat paripurna DPRD kabupaten Muaro jambi tentang pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap ranperda perubahan tahun anggaran 2026

 

SENGETI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)kamis"03/09/2026),

 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Muaro Jambi tersebut dipimpin langsung ketua DPRD di wakili waka l DPRD Muaro jambi,M.Wiranto,S.M, dan dihadiri oleh bupati muaro jambi Dr.bambang Bayu suseno,dan jajaran anggota dewan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, unsur Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam ruang sidang, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan catatan, saran, hingga kritik konstruktif terhadap arah kebijakan alokasi anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. Secara umum, seluruh fraksi sepakat menerima Ranperda Perubahan TA 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, namun dengan sejumlah catatan kritis.

Beberapa poin utama yang disoroti oleh fraksi-fraksi dewan meliputi:

Pemerataan Infrastruktur: Mendorong alokasi anggaran perubahan agar lebih fokus pada perbaikan jalan dan fasilitas publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.

Peningkatan PAD: Meminta pemkab menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

Sektor Prioritas: Memastikan alokasi anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi lokal tetap terjaga proporsinya sesuai regulasi.

Efisiensi dan Efektivitas: Mengingatkan seluruh OPD agar menggunakan sisa waktu tahun anggaran 2026 secara maksimal dan tepat sasaran.

Pihak DPRD menegaskan bahwa pandangan umum ini merupakan bentuk fungsi pengawasan dewan agar penetapan APBD Perubahan TA 2026 benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi.

Setelah penyampaian pandangan umum ini, tahapan selanjutnya adalah rapat paripurna dengan agenda Tanggapan atau Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD sebelum masuk ke pembahasan tingkat komisi.