Aliansi Masyarakat Desa Parit Gelar Aksi di Kantor Desa, Tuntut Transparansi Dana dan CSR Perusahaan

MUARO JAMBI – Sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Desa Parit menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (3/3/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah desa agar lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan program pembangunan.

Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk merah bertuliskan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah desa. Mereka menilai keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan dana desa dan sejumlah program belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.

Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain:

Transparansi penggunaan Dana Desa Parit dari tahun 2015 sampai 2025.

Transparansi pengelolaan dana BUMDes Desa Parit.

Transparansi dan SPJ pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).

Transparansi CSR perusahaan/PT untuk Desa Parit.

Transparansi SPJ Taman Wisata Desa Parit di RT 05.

Koordinator aksi dalam orasinya menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara rinci alokasi dan realisasi anggaran yang bersumber dari dana desa maupun bantuan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Aksi ini bukan untuk mencari konflik, tetapi untuk meminta keterbukaan dan akuntabilitas agar pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar orator dalam orasinya.

Massa juga meminta pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang jelas dan dapat diakses publik, terutama terkait proyek Jalan Usaha Tani (JUT) serta pengelolaan taman wisata desa di RT 05 yang dinilai perlu penjelasan lebih rinci.

Hingga aksi berlangsung, situasi di sekitar Kantor Desa Parit terpantau kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian setempat. Perwakilan pemerintah desa disebutkan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme musyawarah dan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.

Aksi ini menjadi sorotan karena menyangkut pengelolaan anggaran desa selama satu dekade terakhir. Warga berharap polemik ini dapat diselesaikan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.