INFOJAMBINEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyatakan kesiapannya menjadi model nasional dalam pengelolaan dan legalisasi sumur minyak rakyat.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Bambang Bayu Suseno (BBS) dalam rapat strategis yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung ESDM, Jakarta, Selasa (24/9).
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Dirjen Mineral dan Batubara, Tri Winarno, Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam mendorong percepatan legalisasi sumur minyak tradisional yang selama ini beroperasi di luar skema hukum nasional.
“Inventarisasi ini langkah awal untuk memberikan legalitas yang jelas. Bukan hanya soal kepastian hukum, tapi juga membuka ruang bagi koperasi, BUMD, hingga UMKM untuk ikut dalam sektor energi,” tegas BBS di hadapan forum nasional tersebut.
Muaro Jambi diketahui memiliki sejumlah titik sumur minyak rakyat yang aktif berproduksi secara tradisional. Selama ini, aktivitas tersebut belum terintegrasi dalam skema legal negara, sehingga menimbulkan risiko keamanan, pencemaran lingkungan, hingga potensi kebocoran penerimaan negara.
Namun di balik itu, BBS melihat potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Sumur minyak rakyat ini punya nilai ekonomi tinggi. Kalau ditata dengan regulasi yang tepat, ini bisa menjadi sumber daya strategis daerah sekaligus kontribusi nyata untuk produksi migas nasional,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan antara masyarakat dan negara, serta peran koperasi dan pelaku usaha lokal agar keberadaan sumur rakyat bisa menjadi motor ekonomi energi berbasis rakyat.
Bupati BBS mendorong agar legalisasi sumur minyak rakyat tidak dihambat oleh birokrasi yang kaku. Menurutnya, langkah cepat dan sinkronisasi regulasi pusat-daerah menjadi kunci suksesnya transformasi ini.
“Jangan sampai potensi besar migas rakyat ini justru mandek karena regulasi yang tumpang tindih. Kami di daerah sangat siap, tapi pusat juga harus memberikan kejelasan dan dukungan penuh,” tegas BBS.
Komitmen itu menurutnya sejalan dengan misi besar pemerintah pusat yang ingin membuka akses lebih luas bagi rakyat dalam sektor energi, dengan tetap menjamin keamanan, tata kelola, dan penerimaan negara.
-infojambinews-
0 Komentar