INFOJAMBINEWS.COM - MUAROJAMBI, Ratusan warga Desa Sogo, Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, Jambi menggeruduk kehadiran puluhan TNI di camp perkebunan kelapa milik PT Bukit Bintang Sawit (BBS) di wilayah tersebut.
Mereka menolak kehadiran TNI di lahan konflik yang sudah 15 tahun belum jelas solusi permanennya. Padahal konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan kasusnya sudah di ranah Pengadilan Negeri Muarojambi, Jambi.
Disamping itu, warga hanya ingin agar lahan yang telah dimilikinya sejak orang nenek buyutnya dan jauh sebelum adanya perusahaan BBS datang bisa kembali ke masyarakat.
Salah seorang perwakilan warga, Roni mengaku, konflik perusahaan dan warga Desa Sogo ini sudah terjadi sampai 15 tahun dan tidak ada rasa keadilan untuk masyarakat Desa Sogo.
“Lahan kami dikuasai dan diserobot, bahkan sudah 15 pertemuan dengan timdu (tim terpadu) hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan,” ujarnya, Minggu (15/6/2025).
“Saya minta hak kami, desa kami ada tapi wilayah kami hilang. Kami masyarakat merasa terzolimi,” tandas Roni.
Untuk lahan, jelasnya, luasnya 797 ha berdasarkan Perbup Nomor 16 Tahun 2018.
Salah seorang warga, Hanafi menambahkan, bahwa konflik lahan masyarakat dengan PT BBS ini sudah masuk di ranah pengadilan.
“Saat sidang di pengadilan tidak ada satupun pihak perusahaan yang datang,” ungkapnya.
Terkait kehadiran TNI di perkebunan perusahaan, mereka menolak adanya anggota TNI yang berada di perkebunan karena TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat.
“Kami menolak kehadiran TNI di perkebunan perusahaan. Tugas TNI adalah mengamankan negara bukan perusahaan,” tandasnya.
Danramil Suak Kandis, Kapten Kusnaidi mengatakan bahwa kehadiran TNI berupaya memfasilitasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sembari menunggu proses (pengadilan).
“Karena penegak hukum sebelumnya dengan pemerintah belum selesai, sehingga kami mendapatkan perintah pimpinan untuk kami berada di sini untuk melerai atau memperkecil konflik yang terjadi selama ini,” tegasnya.
Dengan tuntutan penolakan kehadiran TNI, dia menambahkan “kehadiran kami berdasarkan perintah dan mundur berdasarkan perintah”.
Warga lainnya yang tidak mau disebut namanya menilai, kemungkinan yang datang adalah Satgas Garuda PKH (Penertiban Kawasan Hutan).
“Satgas Garuda itu adalah bentukan Pak Presiden. Atas dugaan lahan yang diambil oleh perusahan secara ilegal. Diambil negara dan nanti akan diperuntukan untuk masyarakat,” tuturnya singkat.
Sementara dalam pertemuan tersebut tidak ada satu pun pihak PT BBS datang warga. memberikan penjelasan kepada warga. (IJN)
0 Komentar